Indikator Kemajuan Pembangunan

UNIVERSITAS   JEMBER

PROGRAM PASCA SARJANA

MAGISTER ILMU EKONOMI

 

 

NAMA                        : PRAYUDHO BAGUS JATMIKO, S.ST

NIM                            : 080802021022

MATA KULIAH        : EKONOMI PEMBANGUNAN

DOSEN                      : Prof. Dr. H. M. Saleh, M.Sc

 

Pertanyaan :

“Coba sebutkan dan jelaskan indikator kemajuan pembangunan dalam suatu negara dan tunjukan data indikator tersebut untuk negara Indonesia ?”

 

Jawab :

Sebelum menjawab, akan dijelaskan terlebih dahulu definisi dari pembangunan itu sendiri sehingga ketika ukuran kemajuan dari suatu negara ditransformasi ke dalam sebuah indikator, akan lebih memperjelas maksud dari penggunaan indikator tersebut dalam mengukur kemajuan pembangunan. Setelah itu baru dijelaskan beberapa ukuran kemajuan pembangunan dalam hal ini adalah indikator – indikator berdasarkan referensi yang dipilih serta contoh ukuran kemajuan pembangunan di Indonesia yang tersedia berdasarkan referensi tersebut, disertai data – data yang ada.

 

Pembangunan

            Pembangunan menurut Todaro (dalam “Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga” hal 121) dijelaskan bahwa “pembangunan” berarti, kapasitas ekonomi nasional yang kondisi ekonominya yang terdahulu lebih banyak statis dalam beberapa waktu lamanya, kemudian mengangkat/menghasilkan dan menunjang peningkatan tiap tahun produk nasional kotornya(PNK-nya). Pemahaman pembangunan diatas selama beberapa dekade sebelum ini menjadi acuan banyak kalangan untuk kemudian menyusun indikator yang akan digunakan bagi kemajuan pembangunan.

            Setelah definisi diatas digunakan, disadari terjadi kesalahan dalam definisi “pembangunan” yang digunakan selama ini. Kesalahan yang kemudian disadari adalah meluasnya kemiskinan, meningkatnya ketimpangan – ketimpangan dalam pemerataan penghasilan dan meningkatnya pengangguran. Pembangunan ekonomi kemudian digaris kembali dengan dasar mengurangi kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi yang sedang berkembang ( Todaro dalam “Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga” hal 123).

            Pemerintah Indonesia menggunakan istilah pembangunan ekonomi sebagai serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan  untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja distribusi pendapatan yang merata, meningkatnya hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran struktur ekonomi yang lebih tinggi (dari sektor pertanian ke sektor industri). Dengan kata lain, pembangunan ekonomi diarahkan agar pendapatan masyarakat dapat meningkat seiring dengan peningkatan sektor – sektor pembangunan lainnya. (BPS dalam PDRB Situbondo tahun 2004, hal 2).

Indikator Kemajuan Pembangunan

            Todaro menyebutkan (dalam “Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga” hal 121) bahwa untuk mengukur kemajuan ekonomi digunakan PNK per kapita sebagai bahan pertimbangan kemampuan dari suatu negara untuk memperluas/mempertinggi output/keluaran pada tingkat yang lebih cepat daripada pertumbuhan populasinya. Pembangunan. Dalam lanjutannya, Todaro menyatakan ukuran – ukuran ekonomi tersebut seringkali kemudian ditambahkan dengan indikator – indikator sosial umum seperti pemberantasan buta aksara, sekolahan, kondisi – kondisi dan pelayanan kesehatan, penyediaan perumahan. Untuk mempertajam makna pembangunan, Profesor Dudley Seers dalam Todaro mengungkapkan spekulasinya pada negara berkembang terhadap apa yang telah dilakukan terhadap kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan. Karena itu indikator untuk melihat kemajuan pembangunan juga harus memperhatikan ketiga hal diatas selain peningkatan pendapatan per kapita (Todaro dalam “Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga” hal 123).

            Karena perkembangan menunjukkan arah kemajuan atau kemunduran (keterbelakangan) maka menurut Jhingan perkembangan ekonomi harus diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional nyata dalam jangka waktu yang panjang. Berkaitan dengan hal tersebut  berarti  merupakan kenaikan pendapatan atau output per kapita. (Jhingan dalam “Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan” halaman 5-6).

            Profesor Amri Amir, Guru Besar Fak ekonomi Universitas Jambi menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja pembangunan perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan suatu negara atau daerah. Karena itu konsep pembangunan di Indonesia selalu mengacu pada Trilogi pembangunan yang meliputi :

  1. Stabilitas (ekonomi) nasional
  2. Pertumbuhan ekonomi dan
  3. Pemerataan hasil – hasil pembangunan.

(Amri Amir, Jurnal Pengaruh inflasi dan pertumbuhan terhadap pengangguran di Indonesia halaman 6-7)

            Secara lebih jelas, Lincolin Arsyad menjabarkan (dalam “Ekonomi Pembangunan” halaman 25), bahwa indikator keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator moneter dan indikator non moneter. Indikator moneter mencakup pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi bersih. Sedangkan indikator non moneter meliputi indikator sosial dan indeks kualitas hidup serta indeks pembangunan manusia.

            Pendapatan perkapita seringkali digunakan sebagai indikator pembangunan selain untuk membedakan tingkat kemajuan ekonomi antara negara – negara maju dengan Negara sedang berkembang. Dengan kata lain pendapatan perkapita selain bisa memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan di berbagai negara juga dapat menggambarkan perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang sudah terjadi di antara berbagai negara (Lincolin Arsyad dalam “Ekonomi Pembangunan” halaman 25).

            Pendekatan indikator kemajuan diatas bukan tidak memiliki kelemahan, salah satu kelemahan mendasarnya adalah bahwa tingkat pendapatan perkapita sebagai indikator pembangunan adalah bersumber pada anggapan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh besarnya pendapatan perkapita masyarakat tersebut. Padahal ada faktor – faktor non ekonomi yang turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan antara lain adat istiadat, iklim, alam sekitar dan ada tidaknya kebebasan mengeluarkan pendapat dan bertindak (Lincolin Arsyad dalam “Ekonomi Pembangunan” halaman 26). Kelemahan kedua berikutnya adalah asumsi sejahtera yang digunakan merupakan hal yang bersifat subyektif.  Artinya tiap orang punya pandangan hidup, tujuan hidup dan cara – cara hidup yang berbeda. Kelemahan metodologis lainnya bersumber dari pengabaikan perbedaan antar negara mencakup struktur umur, penduduk, distribusi pendapatan nasional dan perbedaan nilai mata uang (Lincolin Arsyad dalam “Ekonomi Pembangunan” halaman 27-28). Sederet kelemahan memang menyertai indikator tersebut, namun indikator pendapatan perkapita tersebut tetaplah pendekatan yang terbaik saat ini karena kelebihannya yang memfokuskan pada raison d’etre dari pembangunan yaitu kenaikan tingkat hidup dan menghilangkan kemiskinan. Kelemahan dari indikator ini dapat ditutupi dari beberapa indikator lain yang akan dijelaskan di belakang.

            Indikator kemajuan pembangunan dari sisi indikator moneterlainnya adalah indikator kesejahteraan ekonomi bersih. Indikator ini mencoba untuk mengoreksi nilai – nilai GNP dengan konsep Net Economic Welfare (NEW). Koreksi dilakukan dengan dua cara. Koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif berkenaan dengan jumlah jam kerja dan sektor ekonomi informal. Koreksi negatif berkaitan dengan kerusakan lingkungan . (Lincolin Arsyad dalam “Ekonomi Pembangunan” halaman 32-33). Ilustrasi yang diberikan misal untuk koreksi negatif pada kerusakan lingkungan. Bersamaan dengan hasil produk yang bermanfaat (misal sebuah bangunan perumahan yang nyaman), dalam GNP  terkadang juga “hasil” yang merugikan (misal kerusakan tanah galian batu kali, polusi udara, air yang kesemuanya digunakan dalam pembangunan perumahan tadi). Dari uaraian diatas “biaya” yang sangat merugikan itu belum tergambar dalam hasil produk dan harga pasar. Oleh karena itu biaya – biaya ekonomi tersebut harus dikurangi dari nilai GNP untuk mendapat NEW.

            Indikator kemajuan pembangunan dari sisi non moneter adalah indikator sosial, Beckerman dalam Lincolin Arsyad mengemukakan cara lain untuk membandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat di berbagai negara dengan cara yangn dinamakan indikator non-moneter yang disederhanakan (Modified non-monetary indicators). Indikator ini mengemuka karena ketidak tersediannya data yang digunakan pada negara sedang berkembang untuk menghitung pendapatan nasional yang dinilai berdasarkan harga-harga di negara lain. Cara ini menghitung tingkat kesejahteraan  dari setiap negara ditentukan kepada tingkat konsumsi atau jumlah persediaan beberapa jenis barang tertentu yang datanya dapat dengan mudah diperoleh di negara – negara sedang berkembang. Data tersebut adalah :

  1. Jumlah konsumsi baja dalam satu tahun (kg)
  2. Jumlah konsumsi semen dalam satu tahun dikalikan 10 (ton)
  3. Jumlah surat dalam negeri dalam satu tahun
  4. Jumlah persediaan pesawat radio dikalikan 10
  5. jumlah persediaan telepon dikalikan 10
  6. jumlah persediaan berbagai jenis kendaraan
  7. Jumlah konsumsi daging dalam satu tahun (kg)

Selain Beckermanm United Nations Research Institut for Social Development (UNRISD) juga  mengembangkan ukuran indikator yang serupa namun dengan variabel yang berbeda. (Lincolin Arsyad dalam “Ekonomi Pembangunan” halaman 36-37).

            Indikator kemajuan pembangunan dari sisi non moneter lainnya adalah Indeks Kualitas Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia. Morris D morris dalam Lincolin Arsyad mengenalkan Physical Quality of Life Index (PQLI) atau Indeks Kualitas Hidup. IKH merupakan indeks gabungan dari 3 indikator ; tingkat harapan hidup, angka kematian dan tingkat melek huruf. UNDP (United Nations for Development Program) UNDP mengembangkan suatu indeks yang dikenal dengan Indeks Pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Indeks. Indikator tersebut tersusun dari tingkat harapan hidup. Tingkat melek huruf masyarakat dan tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan daya beli masing – masing negara (Lincolin Arsyad dalam “Ekonomi Pembangunan” halaman 36-37).

 

Ukuran Kemajuan Pembangunan di Indonesia

            Representasi pemerintah dalam melihat suatu ukuran atau indikator di Indonesia adalah Badan Pusat Statistik. Karena itu urgen untuk melihat pandangan BPS dalam hal ukuran kemajuan Pembangunan. Berdasarkan pada referensi yang telah dikemukakan diatas, kita mencoba melihat bagaimana ketersediaan informasi yang diberikan BPS terhadap beberapa indikator kemajuan pembangunan di Indoensia.

            Dalam publikasi BPS (“Memahami data strategis yang dihasilkan BPS”, halaman 2) disebutkan bahwa perkembangan ekonomi suatu negara dari satu tahun ke tahun yang lain dipantau dengan menggunakan ukuran PDB. Yang digunakan adalah PDB konstan karena faktor fluktuasi yang disebabkan oleh perbedaan harga telah dieleminasi. Referensi yang digunakan BPS adalah publikasi UN dengan judul A System of national Acconts (1993).

            Ukuran kemajuan pembangunan berikutnya adalah masalah kemiskinan. Pendekatan yang dilakukan BPS adalah basic need. Digunakan di negara – negara lain seperti Armenia, Sinegal, Pakistan, Banglades, Vietnam, Sierra Leone dan Gambia. (“Memahami data strategis yang dihasilkan BPS”, halaman 51).

            Indikator kemajuan pembangunan yang tersedia oleh BPS adalah statistik ketenagakerjaan. Situasi ketenagakerjaan menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu. Isu penting di ketenagakerjaan selain keadaan angkatan kerja (economically active population) dan struktur ketenagakerjaan adalah pengangguran. Karena pengangguran dari sisi ekonomi merupakan produk dari ketidak mampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yanng tersedia. Referensi yang digunakan BPS adalah rekomendasi yang diberikan ILO dalam buku “Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment” An ILO manual on conceps and Methods. ILO 1992. (“Memahami data strategis yang dihasilkan BPS”, halaman 63)

            Indikator lain yang tersedia di Indonesia berdasarkan referensi adalah HDI. BPS menggunakan UNDP (United Nations for Development Program) sebagai acuan penyusunannya. (Indonesia, Laporan Pembangunan manusia 2001, hal 10). Jika dibandingkan antara GDP/kapita dengan HDI, maka akan sering dijumpai ketidaksesuaian interpretasi indikator yang ada. Berangkat dari fakta perekonomian daerah, ketidaksesuaian ini dapat terlihat dengan terbukti semakin tinggi HDI (Human Development Index) tidak selalu semakin tinggi PDRB/kapita. (Sutyastie Soemitro Remi, www.pikiran-rakyat.com dalam http :// jendralaulia .multiply.com/journal/item/13). Hal ini memang menunjukan bahwa indikator – indikator non moneter diperlukan untuk melengkapi kelemahan metodologis indikator moneter seperti GDP.

 

Diseminasi Data

            Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2006 adalah 5,48 persen. Sedikit menurun dibandingkan pada tahun 2005 yakni 5,68 persen. Sedangkan pendapatan perkapita tahun 2006 adalah Rp. 13 190 397,- lebih tinggi dibandingkan keadaan tahun 2005 yakni sebesar Rp. 11 208 667. (Statistik Indonesiak tahun 1997, hal 544 dan 549).

            Jumlah buruh di Indonesia agustus 2006 mencapai 26.8 juta jiwa, pekerja tidak dibayar 16.2 juta jiwa. Kondisi PNS pada Desember 2006 di Indonesia berjumlah 3,73 PNS.

 

Tabel 1: Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto ADHK 2000 Menurut Lapangan

              Usaha (persen) 2003 – 2006

No

Lapangan Usaha

2003

2004

2005

2006

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Pertanian

3.79

2.82

2.66

2.98

2

Pertambangan, penggalian

-1.37

-4.48

3.11

-1.29

3

Industri Pengolahan

5.33

6338

4.57

4.63

4

Listrik, gas, air bersih

4.87

5.30

6.30

5.87

5

Konstruksi

6.10

7.49

7.42

8.97

6

Perdagangan,hotel, Resoran

5.45

5.70

8.38

6.13

7

Pengangkutan dan Komunikasi

12.19

13.38

12.97

13.64

8

Keuangan

6.73

7.66

6.79

5.95

9

Jasa – Jasa

4.41

5.38

5.05

6.22

 

PDB

4.78

5.03

568

5.48

 

PDB tanpa migas

5.69

5.97

6.57

6.09

 Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

  

  

Tabel 2: Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan kota dan Desa

              Tahun 1996 – 2006

 

No

Tahun

Kota (juta)

Desa (juta)

Kota + desa (juta)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

1996

9.42

24.59

34.01

2

1998

17.6

31.90

49.50

3

1999

12.42

25.10

37.50

4

2000

12.30

26.40

38.70

5

2001

8.60

29.30

37.90

6

2002

13.30

25.10

38.40

7

2003

12.20

25.10

37.30

8

2004

11.40

24.80

36.10

9

2005

12.40

22.70

35.10

10

2006

14.49

24.81

30.30

 

 

 

 

 

 Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2007

 

 

Referensi

 

Amri Amir, Jurnal Pengaruh inflasi dan pertumbuhan terhadap pengangguran

                di Indonesia : FE Universitas Jambi

 

Badan Pusat Statistik. 2007. Statistik Indonesia 2007

 

Badan Pusat Statistik. 2007. Memahami Data Strategis yang Dihasilkan BPS

 

Badan Pusat Statistik. 2005. Produk Domestik Regional Bruto Situbondo 2004

 

Badan Pusat Statistik 2002. Indonesia Laporan Pembangunan Manusia 2001

 

Lincolin Arsyad, 2004. Ekonomi Pembangunan : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi

                  Yogyakarta

 

M.L Jhingan . Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Rajawali Press

 

Michael P Todaro, 1983. Pembangunan Ekonomi di Dunia ke tiga : Ghalia Indonesia

 

Sutyastie Soemitro Remi, www.pikiran-rakyat.com dalam http :// jendralaulia  

                .multiply.com/journal/item/13

About these ads

Tag: , , ,

Satu Tanggapan to “Indikator Kemajuan Pembangunan”

  1. prasetyo wibowo Says:

    salam kenal p Prayudho, saya sedang dalam studi tentang Islamic HDI, ijin share ya. artikel bapak sangat membantu. trims

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: